Sabtu, 14 November 2015

Komisi I DPRD Inhil Komit Selesaikan Sengketa Masyarakat dan Perusahaan


Minggu, 15 November 2015 11:50 WIB

Komisi I DPRD Inhil Komit Selesaikan Sengketa Masyarakat dan Perusahaan

TEMBILAHAN - Terus bergulirnya permasalahan antara perusahaan dan masyarakat membuat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau tidak tinggal diam.


Segala upaya dilakukan, agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan, dengan tujuan, masyarakat tidak dirugikan sama sekali oleh masyarakat.


Yang banyak terjadi, permasalahan antara perusahaan dan masyarakat adalah sengketa dan penyerobotan lahan.


Seperti yang saat ini tengah ditangani oleh Komisi I adalah sengketa lahan antara masyarakat dan PT Indrawan Perkasa serta masyarakat dan LSM 1000 Parit.


''Dari pengaduan yang paling banyak kita terima, adalah sengketa dengan Surya Dumai Grup (SGM),'' jelas Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said kepada GoRiau.com.


Sementara untuk PT Indrawan Perkasa, dikatakan Yusuf Said terkait sengketa lahan karena letaknya yang berada di perbatasan antara Inhil dan Inhu.


''Untuk LSM 1000 parit, laporan yang kita terima dari masyarakat adalah penyerobotan lahan,'' ujar Politisi Partai Golongan Karya ini.


Untuk menyelesaikan itu semua, Komisi I dikatakan Yusuf Said komit agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengevaluasi izin seluruh perusahaan yang ada di Negeri Seribu Parit ini.


''Kita juga akan merekomendasikan pembekuan izin kepada Pak Bupati,'' sebutnya.


Senada dengan itu, Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar menegaskan, bahwa Komisi I akan turun langsung ke lapangan, terutama terkait persoalan antara masyarakat Dusun Durian Kadam, Kilometer 23, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang dengan PT Indrawan Perkasa.


''Minggu depan, kita sudah harus turun ke lapangan untuk mengecek langsung,'' sebut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini beberapa waktu lalu.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, H Bakri H Anwar menyebutkan, saat ini, banyak perusahaan yang sewenang-wenang kepada masyarakat.


''Untuk itu, kita harus ambil sikap tegas, jika perlu melalui proses hukum, agar perusahaan-perusahaan nakal tidak bertindak sesuka hati mereka,'' cetus Politisi Partai Demokrat ini.***


0 komentar:

Posting Komentar