Minggu, 29 November 2015

Yuk Lihat Apa Saja Objek Wisata yang Ada di Inhil

Minggu, 29 November 2015 18:48 WIB
Yuk Lihat Apa Saja Objek Wisata yang Ada di Inhil
Air terjun 86 Terletak di selatan desa Batu Ampar.

TEMBILAHAN- Indragiri Hilir (Inhil) adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, letaknya yang berada di paling selatan provinsi ini, membuat kabupaten yang dikenal dengan nama Negeri Seribu Parit ini menjadi perbatasan dengan provinsi tetangga yaitu Kepulauan Riau.
Letaknya yang jauh ternyata tidak membuat alam Inhil juga jauh dari kata indah, terbukti banyak tempat indah yang ada di Inhil dan belum terekspose secara luasa.
Berikut ini, beberapa objek wisata yang ada di Inhil berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporbudpar) Inhil:
1. Pantai Solop
Pantai Solop adalah pantai pasir putih yang terletak di Pulau Cawan, Kecamatan Mandah. Berbeda dengan pantai lainnya yang terdiri pasir dan batu-batuan, untuk Pantai Solop pasirnya merupakan pasir dari hasil fosil hewan laut seperti kerang-kerangan, siput dan sejenisnya yang dikenal dengan nama pasir sersah.
Jika berada di Pantai Solop, angin laut yang sejuk, dan indahnya jajaran pohon mangrove akan terlihat mengelilingi sungai.
Indahnya pantai yang memerlukan jarak tempuh selama lebih kurang 1 jam dari Ibukota Kabupaten Inhil yaitu Tembilahan ini, juga pernah di dendangkan oleh mantan Bupati Inhil yang juga mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal dalam lagunya yang berjudul Pantai Solop.
2. Air Terjun Tembulun Rusa
Air Terjun Tembulun Rusa terletak di sebelah utara Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Inhil. Memiliki ketinggian mencapai 18 meter, dengan kedalaman kolamnya sekitar 1,5 meter dan kemiringan 30 derajat.
Di sisi alur air terjun ini terdapat bebatuan yang menyerupai tangga untuk naik ke atas. Menurut masyarakat setempat aliran air terjun ini berasal dari Sungai Ngibul dan bermuara ke hilir, tepatnya di Sungai Reteh.
Berjarak lebih kurang 15 kilometer dari pusat kota Dabo Singkep. Untuk menuju ke lokasi air terjun ini dari Desa Batu Ampar menelusuri jalan Lintas Timur menggunakan kendaraan roda empat, dilanjutkan dengan menelusuri jalan setapak, menempuh hutan berbukit-bukit sejauh lebih kurang 2 kilo meter.
Tidak hanya keindahan aliran airnya, disekitar air terjun ini, juga banyak terdapat batu yang dijadikan masyarakat sebagai batu akik, yang juga telah diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil sebagai batu akik khas Inhil, dan diberi nama sesuai nama air terjun tersebut Tembulun Rusa.
3. Air Terjun 86
Terletak di selatan desa Batu Ampar, 4 km dari Selensen, ibu kota kecamatan Kemuning, dinamakan Air Terjun 86 karena lokasinya terletak di kilometer 86 jalan raya Lintas Timur Sumatera.
Air terjun yang memiliki ketinggian 50 meter ini, dapat dicapai melalui perjalanan sejauh 14 kilo meter melewati jalan tanah dengan mengendarai sepeda motor atau jeep.
Karena belum tersenutuh pembangunan, akses untuk menuju obyek wisata ini masih berupa jalan tanah, sehingga hanya dapat dicapai dengan kendaran roda dua atau kendaraan roda empat sejenis jeep.
4. Makam Tuan Guru di Sapat
Selain memiliki keindahan alam, Inhil juga memiliki wisata religi yang terletak di Parit Hidayat Sapat, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), yaitu makam Mukhti Kerajaan Indragiri, Syech Abdurrahman Siddiq.
Tuan guru Syech Abdurrahman Siddiq banyak memiliki murid yang berasal dari Negeri Malaysia, Singapura dan daerah Kalimantan, Jambi, Palembang dan sebagainya.
Tuan Guru meninggal pada tanggal 10 Maret 1939, makamnya sampai sekarang masih banyak didatangi penziarah lokal dan wisatawan dari Negara Malaysia.
Komplek Peninggalan Tuan Guru ini berupa Cangkup Makam, Mesjid yang didirikan pada abad ke-19 dan rumah peristirahatan. Selain itu obyek wisata sejarah lainnya yaitu: Makam dan Benteng Panglima Besar Tengku Sulung, Makam Keramat di Kota Baru serta Rumah Kuning Peninggalan Belanda di kawasan Tanjung sebelah barat Kota Guntung dan sebagainya.
Itulah beberapa objek wisata yang ada di Inhil, namun menurut Kadisporbudpar, Rudiansyah kepada GoRiau.com, masih ada objek wisata lainnya yang ada di Negeri Seribu Parit ini.
''Sarana dan prasarana itu yang belum menunjang, sebenarnya banyak tempat yang menarik di Ngeri ini,'' jelas Rudiansyah.***

Kamis, 26 November 2015

Berkas Lengkap, Polres Inhil Limpahkan Kasus Korupsi Pengadaan Buku di Kantor Perpustakaan ke Kejati Riau

Berkas Lengkap, Polres Inhil Limpahkan Kasus Korupsi Pengadaan Buku di Kantor Perpustakaan ke Kejati Riau

Tim Tipidkor Polres Inhil saat menggeledah kantor Perpustakaan dan Kearsipan Inhil, Senin (6/4/2015) lalu.
TEMBILAHAN- Kelanjutan kasus tindak pidana korupsi, untuk kegiatan penyediaan bahan perpustakaan umum daerah, untuk paket pekerjaan belanja modal pengadaan buku/kepustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Inhil, tahun anggaran 2014 yang menyeret Kepala Kantor tersebut sebagai tersangka sampai pada tahap pelimpahan kasus.
Dimana, Kepolisian Resor (Polres) Inhil telah melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau.
''Alhamdulillah sudah P21, segera kita limpahkan ke Kejati, malam ini menuju Pekanbaru, besok langsung kita serahkan semua tersangkanya'' ujar Kapolres Inhil, AKBP Hadi Wicaksono saat dikonfirmasi GoRiau.com, Kamis (26/11/2015) malam.
Tidak hanya sang Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, HE yang ditetapkan sebagai tersangka, namun 5 orang lainnya yang berinisial E, N, SF, F, H juga berkasnya sudah lengkap dan diserahkan ke Kejati Riau.
Sementara satu orang tersangka lainnya, yang merupakan pihak rekanan sebelumnya kasusnya juga sudah dilimpahkan.
Untuk diketahui, HE sendiri terkena kasus tindak pidana korupsi, untuk kegiatan penyediaan bahan perpustakaan umum daerah, untuk paket pekerjaan belanja modal pengadaan buku/kepustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Inhil, tahun anggaran 2014. Dengan pagu anggaran sebesar Rp319.891.000.
HE melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU 31 tahun 1999, sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta atau paling banyak 1 miliar.***
- See more at: http://www.goriau.com/berita/indragiri-hilir/berkas-lengkap-polres-inhil-limpahkan-kasus-korupsi-pengadaan-buku-di-kantor-perpustakaan-ke-kejati-riau.html#sthash.93p5U0go.dpuf

Kamis, 19 November 2015

Terkait Keterlambatan Penyerahan KUA-PPAS, Plt Sekdakab Inhil: Kan Tidak Hanya Kita, Kabupaten Lain Juga Seperti Itu

Kamis, 19 November 2015 17:08 WIB

Terkait Keterlambatan Penyerahan KUA-PPAS, Plt Sekdakab Inhil: Kan Tidak Hanya Kita, Kabupaten Lain Juga Seperti Itu
Plt Sekdakab Inhil, Fauzar.

TEMBILAHAN- Menanggapi komentar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Riau terkait keterlambatan penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2016, Plt Sekdakab Inhil, Fauzar mengatakan bahwa hal itu bukan di Inhil saja.

Namun, kabupaten lain juga masih membahas terkait dokumen KUA-PPAS tersebut.
''Kan bukan kita saja yang lambat, kabupaten lain juga sama,'' ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan Inhil itu saat dikonfirmasi GoRiau.com di lapangan sepakbola Sungai Beringin Tembilahan, Rabu (18/11/2015).

Selain itu, terkait komentar tidak selarasnya dokumen KUA-PPAS dan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD), Fauzar mengakatan bahwa dirinya belum meneliti hal tersebut.
''Program mana yang tidak ada di RKPD, saya belum lihat. Untuk mengetahui itu kan harus dilihat semua secara seksama,'' tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Inhil, mengeluhkan terkait keterlambatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil dalam menyerahkan KUA-PPAS tersebut.

Dimana seharusnya penyerahan dilakukan pada pertengahan bulan Juni, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 pada pasal 83-88 tentang KUA PPAS.

Sementara anggota Komisi III DPRD Inhil, M Sabit Bahar, mengeluhkan adanya program yang tercantum di dalam KUA-PPAS namun tidak terdapat dalam RKPD.

Padahal, dikatakannya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA-PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.***



Apes, Belum Sempat Nikmati Hasil Jambretan, Pemuda di Inhil Ini Sudah Dibekuk Polisi


Kamis, 19 November 2015 12:28 WIB

Apes, Belum Sempat Nikmati Hasil Jambretan, Pemuda di Inhil Ini Sudah Dibekuk Polisi

Barang bukti saat diamankan. (Foto: Humas Polres Inhil).
TEMBILAHAN- Baru beberapa jam usai melakukan penjamberetan di Jalan Lintas Provinsi, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, H alias Eri (21), langsung dibekuk polisi.

Kejadian, Rabu (18/11/2015) lalu, dimana pria yang kesehariannya bekerja sebagai buruh itu, menjambret tas Heni Rusmita (25).

Awalnya, Heni dan suaminya dari arah Tembilahan menuju Desa Penyaguan, Batang Gangsal, Kabupaten Inhu dengan menggunakan sepeda motor.

Saat melewati TKP, disaat korban sedang lengah di atas kendaraan, tas korban ditarik oleh pelaku yang menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Satria FU dengan nomor polisi BM 5013 VH yang mengakibatkan tali tas tersebut putus.

Pelaku pun langsung melarikan diri dan suami korban mencoba mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur dengan membawa tas korban.

Atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Mapolsek Kempas guna penyelidikan lebih lanjut.

Dan sekira pukul 17.30 WIB, personel Polsek Kempas melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumahnya.

''Dari hasil keterangan pelaku bahwa barang bukti yang diambil oleh pelaku dibuang di kebun sawit yang berada di kilo 7 Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok,'' jelas Paur Humas Polres Inhil, Iptu Warno kepada wartawan, Kamis (19/11/2015).

Kemudian personel Polsek Kempas mencari tas milik korban di lokasi barang bukti dibuang oleh pelaku dan berhasil menemukannya.

Adapun barang milik korban yang berada dalam tas tersebut adalah dua buah dompet, uang sejumlah Rp320 ribu, satu lembar kwitansi pembelian rumah, STNK kendaraan Bermotor roda dua, dua buah KTP dan satu buah cincin emas 24 karat seberat dua mayam.

''Total kerugian sebesar Rp3,5 juta. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolsek Kempas guna proses penyidikan lebih lanjut,'' tukas Warno.***



Angka Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi di Inhil, Dewan Minta Disediakan Bidan di Setiap Polindes


Kamis, 19 November 2015 10:07 WIB
Angka Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi di Inhil, Dewan Minta Disediakan Bidan di Setiap Polindes

Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini.
TEMBILAHAN- Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Negeri Seribu Parit ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar menyediakan seorang bidan di setiap Pondok Bersalin Desa (Polindes).

Hal itu dimaksudkan, agar ketika ada warga yang melahirkan, bisa langsung di tangani oleh sang Bidan.

Seperti yang dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini saat berbincang dengan GoRiau.com di gedung DPRD Inhil, Rabu (18/11/2015) semalam, mengatakan, umumnya penyebab tidak terselamatkannya ibu dan bayi saat proses persalinan dikarenakan jauhnya tempat untuk mendapatkan perawatan.

''Apalagi warga yang tinggal di desa, ketika mau lahiran, harus ke kecamatan, perjalanannya jauh, harus pakai speedboat atau pompong, itu yang jadi kendala,'' sebut Yuliantini.

Jika disetiap desa disediakan Polindes beserta bidan dan peralatan yang memadai, dikatakan Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, ketika ada warga yang dalam keadaan darurat akan melahirkan, bisa segera diberikan pengobatan.

Tidak hanya rentang kendali yang jauh, mahalnya biaya melahirkan dikatakannya juga menjadi kendala.

Dimana, banyak warga yang lebih menggunakan jasa bidan kampung karena tidak mampu membayar biaya melahirkan jika menggunakan jasa bidan.

''Biaya melahirkan itu dari Rp800 hingga Rp1 juta. Kalau masyarakat miskin tidak akan mampu. Makanya menggunakan jasa bidan kampung yang hanya Rp100 ribu,'' tukas Yuliantini.

Sementara itu, sebelumnya, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Inhil, Saut Pakpahan menjelaskan hingga Bulan September 2015 lalu, jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas sebanyak 23 orang dari 5.146 persalinan, dengan penyebab utamanya adalah pendarahan.

Untuk AKB berjumlah sebanyak 148 orang dari 9.164 kelahiran hidup, dengan penyebab kematian diantaranya Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), aspixia (kekurangan oksigen), serta lahir mati karena penanganan persalinan yang tidak tepat dan tidak sesuai protap. 

Ia mengatakan, kendala yang ditemui pada keseluruhan persoalan tersebut, yakni tiga Terlambat dan empat Terlalu. Tiga Terlambat, yakni Terlambat mendeteksi dini terhadap kehamilan yang beresiko, Terlambat merujuk dan Terlambat pertolongan medis.Â
Kemudian Empat Terlalu, yaitu Terlalu tua untuk hamil (di atas 35 tahun), Terlalu muda untuk hamil (di bawah 18 tahun), Terlalu dekat jarak kehamilan dan Terlalu rapat jumlah anak.


Tidak meratanya tenaga kesehatan dikatakannya juga menjadi kendala, dimana, tenaga kesehatan lebih banyak berada di perkotaan daripada di daerah-daerah terpencil.***



Jelang Pilkades Serentak, 181 Personil Polres Inhil Diturunkan

Kamis, 19 November 2015 09:30 WIB

Jelang Pilkades Serentak, 181 Personil Polres Inhil Diturunkan

TEMBILAHAN- Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir (Inhil), Riau melaksanakan upacara gelar pasukan dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di halaman Mapolres Inhil, Kamis (19/11/2015).

Sebanyak 181 personil polres Inhil diturunkan untuk mengamakan 96 desa yang akan menggelar Pilkades serentak pada Rabu (25/11/2015) mendatang.

''Ini tidak lain untuk mengecek kesiapan, mensolidasi dan mempersiapkan segala sesuatunya,'' ujar Bupati usai mengikuti apel gelar pasukan.

Karena ini adalah kali pertamanya Inhil menyelenggarakan Pilkades serentak, maka, dikatakan Bupati rawan terjadinya konflik.

Untuk itulah, sebelum hari H nya, semua harus disiapkan semaksimal mungkin. ''Sebanyak 96 desa dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda melaksanakan pemilihan secara bersamaan. Kondisi ini rawan untuk terjadinya konflik,'' tambah Bupati.

Keamanan di lapangan, dikatakan Bupati Akan terwujud apabila semua ikut bersama-sama menjaganya.

''Ini adalah pesta demokrasi. Kesiapan dari Polres, kesiapan dari Pemkab termasuk masyarakat itu sendiri sangat penting,'' tukas HM Wardan.


Sementara itu, 181 personil Polres Inhil akan dibagi menjadi 3 personil di setiap desa. Tidak hanya jajaran dari Polres Inhil, Pemkab Inhil juga menurunkan sebanyak 158 anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).***



Selasa, 17 November 2015

Dokumen KUA-PPAS Tak Selaras dengan RKPD, Dewan Ingatkan Pemkab Inhil untuk Patuhi Perundang-undangan

Rabu, 18 November 2015 12:42 WIB



Anggota Komisi III DPRD Inhil, M Sabit Bahar.
TEMBILAHAN- Mulai hari ini, Rabu (18/11/2015) hingga Senin (23/11/2015) komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Riau, membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Inhil 2016.



Namun demikian, menurut anggota DPRD dari Komisi III, yaitu M Sabit Bahar dalam dokumen KUA-PPAS yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada DPRD, masih terdapat program dan kegiatan yang tidak ada dalam Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD).



Sementara, dikatakan Politisi Partai Demokrat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA-PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.



Hal ini, berarti bahwa proses penyusunan KUA-PPAS harus mengikuti program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD.



''Dengan kata lain, dokumen KUA-PPAS harus selaras dan singkron dengan RKPD,'' ujar M Sabit kepada GoRiau.com, Rabu (18/11/2015).



Namun, dalam dokumen KUA-PPAS yang diajukan oleh Pemkab kepada DPRD Inhil, dikatakannya masih terdapat program dan kegiatan yang tidak ada dalam RKPD.



''Tidak terdapat dalam RKPD, namun muncul dalam KUA-PPAS, kan aneh,'' cetusnya.



Untuk itu, dirinya mengingatkan kepada Pemkab agar mengikuti apa yang tertuang dalam perundang-undangan tersebut.


''Saya hanya mengingatkan saja, jika semuanya yang kita jalankan itu, harus disesuaikan dengan peraturan yang ada,'' tukas M Sabit Bahar.***






Minggu, 15 November 2015

Jadi Irup di SMKN 1 Tembilahan, Bupati Inhil Juga Resmikan Perpustakaan Digital dan Beri Piagam Terbaik 1 PIK Tingkat Provinsi Riau


Senin, 16 November 2015 09:04 WIB

Bupati Indragiri Hilir (Inhil) , Riau, HM Wardan saat menjadi Irup di SMKN 1 Tembilahan, Senin (16/11/2015).
TEMBILAHAN- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) , Riau, HM Wardan menjadi Inspektur Upacara (Irup) penaikan bendera merah putih, di Sekolah Menengah Kejujuran Negeri (SMKN) 1 Tembilahan, Senin (16/11/2015).

Tidak hanya menyampaikan amanat di hadapan para siswa dan siswi, pemimpin Negeri Seribu Parit itu juga membacakan teks pancasila dan mengajak mendoakan para pahlawan saat mengheningkan cipta.

Upacara yang juga diikuti Ketua TP PKK Inhil, Zulaikhah Wardan itu, dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Helmi D, Kepala BP3AKB, Djamillah dan Kepala Bagian Humas, Ahmad Ramani.

Dalam amanat yang disampaikannya, Bupati mengatakan, sebagai siswa di SMK, patut berbangga hati, karena berbeda dari SMA, di SMK siswa diajarkan langsung untuk turun ke lapangan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan.

Ia juga menceritakan, bagaimana SMK di Solo dapat menciptakan mobil sendiri, saat dipimpin oleh Joko Widodo yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia.

''Nama Pak Jokowi bisa cemerlang atas bantuan siswa SMK, untuk itu berbahagialah bagi siswa dan siswi SMK,'' sebut Bupati.

Meskipun peran SMK sangat penting, namun dijelaskan Bupati, jumlah SMK di Negeri Sri Gemilang ini tidak sebanding dengan jumlah SMA.

Dimana dari 40 SMA yang ada di Inhil, hanya ada 17 SMK. Dengan perbandingan 60:40.

''Begitulah beratnya untuk mendirikan satu SMK, apalagi yang respentatif, bandingnya membangun satu SMK sama dengan membangun tujuh hingga hingga delapan SMA,'' cetus HM Wardan.

Untuk itulah, ia menghimbau kepada siswa, agar belajar dengan tekun dan mengikuti pendidikan sesuai dengan janji siswa, seperti yang dibacakan setiap melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih.

''Beberapa program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil juga dibuat untuk siswa, seperti salah satunya magrib mengaji, jadi mohon siswa termasuk guru untuk ikut mensukseskannya,'' pesan Bupati.

Apalagi, tahun ini, Dinas Pendidikan Inhil, dikatakan Bupati mengusulkan SMKN 1 mengikuti lomba Adiwiyata tingkat Provinsi Riau, dimana sebelumnya SDN 032 telah memenangkan Adiwiyata tingkat Provinsi Riau.

''Agar berhasil mendapatkan Adiwiyata, aktifkan jumat Bersih, dan tanam pohon di lingkungan sekolah,'' ajak Bupati.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati menandatangani moto lingkungan, menyerahkan piagam penghargaan terbaik 1 tingkat Provinsi Riau dalam kegiatan forum tukar pengalaman genre kelompok PIK dan sekaligus meresmikan perpustakaan digital.***




Sabtu, 14 November 2015

Komisi I DPRD Inhil Komit Selesaikan Sengketa Masyarakat dan Perusahaan


Minggu, 15 November 2015 11:50 WIB

Komisi I DPRD Inhil Komit Selesaikan Sengketa Masyarakat dan Perusahaan

TEMBILAHAN - Terus bergulirnya permasalahan antara perusahaan dan masyarakat membuat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau tidak tinggal diam.


Segala upaya dilakukan, agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan, dengan tujuan, masyarakat tidak dirugikan sama sekali oleh masyarakat.


Yang banyak terjadi, permasalahan antara perusahaan dan masyarakat adalah sengketa dan penyerobotan lahan.


Seperti yang saat ini tengah ditangani oleh Komisi I adalah sengketa lahan antara masyarakat dan PT Indrawan Perkasa serta masyarakat dan LSM 1000 Parit.


''Dari pengaduan yang paling banyak kita terima, adalah sengketa dengan Surya Dumai Grup (SGM),'' jelas Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said kepada GoRiau.com.


Sementara untuk PT Indrawan Perkasa, dikatakan Yusuf Said terkait sengketa lahan karena letaknya yang berada di perbatasan antara Inhil dan Inhu.


''Untuk LSM 1000 parit, laporan yang kita terima dari masyarakat adalah penyerobotan lahan,'' ujar Politisi Partai Golongan Karya ini.


Untuk menyelesaikan itu semua, Komisi I dikatakan Yusuf Said komit agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengevaluasi izin seluruh perusahaan yang ada di Negeri Seribu Parit ini.


''Kita juga akan merekomendasikan pembekuan izin kepada Pak Bupati,'' sebutnya.


Senada dengan itu, Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar menegaskan, bahwa Komisi I akan turun langsung ke lapangan, terutama terkait persoalan antara masyarakat Dusun Durian Kadam, Kilometer 23, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang dengan PT Indrawan Perkasa.


''Minggu depan, kita sudah harus turun ke lapangan untuk mengecek langsung,'' sebut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini beberapa waktu lalu.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, H Bakri H Anwar menyebutkan, saat ini, banyak perusahaan yang sewenang-wenang kepada masyarakat.


''Untuk itu, kita harus ambil sikap tegas, jika perlu melalui proses hukum, agar perusahaan-perusahaan nakal tidak bertindak sesuka hati mereka,'' cetus Politisi Partai Demokrat ini.***


Hadir dalam MTQ Riau di Siak, Ketua DPRD Inhil: Mudah-mudahan Kafilah Inhil Dapat Mengukir Prestasi yang Membanggakan

Sabtu, 14 November 2015 20:17 WIB

Hadir dalam MTQ Riau di Siak, Ketua DPRD Inhil: Mudah-mudahan Kafilah Inhil Dapat Mengukir Prestasi yang Membanggakan

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam bersama Bupati Inhil, HM Wardan dan Plt Sekdakab Inhil, Fauzar saat mengikuti pawai taaruf pada MTQ Riau di Siak Sri Indrapura, Sabtu (14/11/2015).
SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Ketua DPRD Inhil (Inhil), Dani M Nursalam, juga turut menghadiri Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXXIV tingkat Provinsi Riau yang dilaksanakan di Kabupaten Siak Sri Indrapura.


Bahkan, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, juga turut andil bersama kafilah dalam pawai taaruf yang dilaksanakan, Sabtu (14/11/2015) pagi.


Dani berharap, para kafilah dari Negeri Seribu Parit, dapat mengukir prestasi yang lebih baik lagi pada MTQ kali ini.


Mengingat, pada MTQ Riau yang dilaksanakan di Inhil sebelumnya, Inhil meraih posisi yang cukup jauh dari harapan semua pihak.


''Ya mudah-mudahan kali ini, prestasi yang diraih lebih baik lagi,'' harapnya seperti yang dikemukakannya kepada GoRiau.com.


Ia mengaku optimis, pada MTQ kali ini, Inhil dapat meraih prestasi yang lebih baik dari sebelumnya, apalagi dikatakannya, para qari dan qariah sudah menjalani pelatihan jauh hari sebelum MTQ dilaksanakan.


''Apalagi qari dan qoriah yang dikirim adalah anak-anak asli Inhil, saya yakin, mereka semua tidak kalah dengan peserta lainnya,'' tuturnya.


Selain dari pada itu, yang terpenting dari itu semua, dikatakan Dani adalah kegiatan MTQ ini merupakan forum silaturahmi antar kaum muslimin dari berbagai golongan dan wilayah di Provinsi Riau, yang memiliki tujuan yang sama.


''Niat menyelenggarakan MTQ adalah dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, karena yang dimusabaqahkan adalah Kalam atau Firman Allah SWT. MTQ harus dijadikan media untuk memelihara kemuliaan Al-Qur'an, dengan menggali makna yang terkandung didalamnya, kemudian dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,'' tambahnya.



''Penyelenggaraan MTQ hendaknya mampu mengembalikan tujuan semula iven ini sebagai suatu wahana menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan petunjuk serta inspirasi dan motivasi untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna,'' tukas Dani.***

Dipimpin Bupati dan Ketua DPRD, Kafilah Asal Inhil Tampilkan Tari Zikir pada Pawai Ta'aruf MTQ Riau di Siak


Sabtu, 14 November 2015 15:55 WIB



Tari zikir yang ditampilkan kafilah Inhil pada MTQ Riau di Siak, Sabtu (14/11/2015).
SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Bersama Bupati dan Ketua DPRD Indragiri Hilir (Inhil), ratusan orang yang berasal dari Negeri Seribu Parit memeriahkan pawai ta'aruf pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi Riau, yang dilaksanakan di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Sabtu (14/11/2015).


Seperti yang dijelaskan Pimpinan Kafilah, HM Arifin kepada GoRiau.com, sebanyak 1.500 orang, yang terdiri dari peserta, official, termasuk pengembira dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil serta masyarakat Inhil yang ada di Siak ikut memeriahkan pawai ta'aruf tersebut.


Inhil sendiri, menampilkan miniatur Masjid dan Puri Tujuh yang melambangkan simbol Kota Ibadah, Gerakan Maghrib Mengaji dan sejarah berdirinya Kabupaten Inhil.


Selain itu, kafilah asal Negeri yang memiliki hamparan kelapa terluas se-Asia Tenggara ini juga menampilkan tari Zikir.


Sebelumnya, Bupati Inhil, HM Wardan sendiri sudah mengatakan akan memberikan hadiah berupa ibadah Umrah bagi peserta yang berhasil membawa pulang medali emas.


Meski ia berharap Inhil dapat meraih juara umum, namun jika pun keinginan itu tidak tercapai. Menurut Bupati, Inhil tetap dapat berbangga hati, karena seluruh peserta yang dikirim merupakan anak asli Bumi Sri Gemilang ini.


''Yang jelas, yang menjadi prinsip bagi saya, Inhil tampil membawa putra putri terbaik dari anak Negeri sendiri. Meski nantinya kalah pada sisi prestasi tapi kita menang pada sisi harga diri,'' tegas HM Wardan.



Sementara itu, Inhil mengirim 40 orang peserta, 15 orang offisial, 20 orang pelatih, 18 orang pendamping pelatih, 5 orang tenaga medis dan 6 orang Satpol PP.***

Jaringan SUTT 150 Kilovolt Mulai Dibangun 2016, IT: Mesin di Parit 4 Akan Digeser ke Kecamatan di Inhi


Sabtu, 14 November 2015 11:15 WIB

Ilustrasi jaringan SUTT.

TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Salah satu upaya untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di Negeri Seribu Parit ini, PLN merencanakan akan membangun jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kilovolt di Indragiri Hilir (Inhil), Riau.


Direncanakan mulai dibangun pada 2016 mendatang, saat ini survei penentuan titik koordinat pembangunan tower transmisi sudah dilaksanakan.


Seperti yang dijelaskan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Iwan Taruna kepada GoRiau.com, Sabtu (14/11/2015), jika jaringan SUTT 150 Kilovolt itu sudah beroperasi, maka, mesin yang saat ini berada di PLTD Parit 4 Tembilahan akan diperuntukkan bagi kecamatan yang ada di Inhil.


''Jika jaringan SUTT 150 Kilovolt itu sudah beroperasi, maka mesin yang ada di PLTD parit 4 akan digeser ke kecamatan,'' sebut Iwan.


Hal itu, dikatakan pria yang akrab disapa IT ini, berdasarkan apa yang dijelaskan PT PLN (persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) I dan II Medan, saat Komisi III berkunjung ke sana pada Jumat (6/11/2015) lalu.


''Harapan kita semuanya berjalan sesuai target, sehingga tidak untuk di Ibukota Kabupaten saja, di kecamatan juga bisa merasakan aliran listrik yang lebih memadai,'' tukas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.


Senada dengan apa yang dijelaskan IT, Kabid Ketenagalistrikan dan Energi Pertambangan Distamben Inhil, Yusnaldi mengatakan dalam penjadwalan, pelelangan dilakukan lebih awal.


''Kita Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD siap memfasilitasi untuk pembangunan jaringan SUTT 150 Kilovolt itu,'' tegas Yusnaldi.***


Jumat, 13 November 2015

Kondisi Sudah Tak Layak, Dewan Inhil Minta Dermaga di Ibukota Kecamatan Pelangiran Segera Dibangun Ulang


Jumat, 13 November 2015 23:04 WIB

Kondisi Sudah Tak Layak, Dewan Inhil Minta Dermaga di Ibukota Kecamatan Pelangiran Segera Dibangun Ulang

Kondisi dermaga di Ibukota Kecamatan Pelangiran.
TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Menjadi tempat bersandarnya banyak transportasi laut dan bongkar muat barang serta penumpang, namun kondisi dermaga di pelabuhan yang berada di Ibukota Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau sudah tidak memadai untuk digunakan.


Karena hal itulah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melakukan pembangunan ulang untuk pelabuhan tersebut.


''Harus segera dibangun ulang dermaganya, karena menjadi satu-satunya tempat warga naik turun saat menggunakan transportasi laut,'' sebut Anggota Komisi III DPRD Inhil, Okta Hasanatan kepada GoRiau.com, Jumat (13/11/2015).


Dermaga dirasakan sangat tidak memadai, dikatakan Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) terutama ini saat ada warga yang sakit, dan harus di bawa berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan, sehingga harus dibawa menggunakan transportasi laut.


''Jika ada warga yang sakit, paling susah ngangkutnya,'' tambahnya.


Apalagi, dermaga itu, dijelaskan Okta menjadi salah satu akses jalan bagi masyarakat eks transmigrasi menuju Kecamatan Kateman dan Tembilahan.


''Keinginan kita, jika bisa, dibuat dermaga menggunakan kubus apung Polietilena berdensitas tinggi atau High Density Polyethylene, (HDPE), seperti yang ada di Kecamatan Teluk Belengkong dan Concong,'' ujar Okta.


Jika menggunakan kubus apung HDPE, dikatakan istri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ini, dermaga akan lebih kuat, tahan lama, tahan dari korosi, dan aman bagi lingkungan.


''Apalagi daerahnya pasang surut, jika menggunakan kabus apung HDPE, dia kan fleksibel, jadi warga tidak perlu lagi memanjat jika air dalam keadaan surut,'' tukas Okta.***